Minta Sanksi Tegas Bagi Pelanggar Protokes Jika Pilkada Tidak Diundur

NU Sumsel Online– Pilkada serentak dapat berdampak claster pandemi baru apabila penyelenggara dan APH (aparat penegak hukum) tidak siap menjatuhkan sanksi tegas bagi peserta pemilukada yang tidam mematuhi protokol covid-19.

Hal tersebut ditegaskan oleh ketua komisi 1 DPRD Sumsel, Antoni Yuzard SH MH saat dibincangi media, Jumat (25/9). “Sudah banyak permintaan masarakat, ormas, untuk penundaan Pemilukada. diantaranya NU dan Muhamadiyah. Kami berharap dan sangat setuju apabila pemerintah melakukan penundaan Pemilikada ditengah pandemi covid-19 yg meningkat,” kata Antoni.

Menurut wakil ketua DPW PKB Sumsel ini, apabila tidak dilakukan penundaan, maka tidak ada pilihan yaitu supremasi hukum, baik sanksi administrasi dan Pidana wajib diterapkan bagi para pelanggar protokol kesehatan (prokes) saat tahapan Pilkada Serentak 2020.

“Sanksi terkait protokol kesehatan ada 2 yaitu administratif dan pidana, sanksi administratif murni kewenangan Bawaslu dan KPU berupa teguran, saran perbaikan atau menghentikan proses yang dilakukan pasangan calon, sedangkan untuk pidana diatur di undang-undang selain undang-undang,” ungkapnya.

Dijelaskan pembina PW Lakpesdam Sumsel ini, dalam UU Pilkada maupun peraturan KPU tidak mengatur sanksi pidana untuk pelanggar protokol kesehatan tapi ada UU lain di luar UU pilkada yang bisa diterapkan bila ada pelanggaran. Terkait apa sanksi pidana untuk protokol kesehatan ada pasal 212 dan 218 KUHP.

Selanjutnya pasal 93 UU 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pasal 93 menyebutkan “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta”.

Ditambah juga penerapan UU No. 4 tahun 1984 tentang tentang Wabah Penyakit Menular. “Ini wilayah pidana umum, jadi murni kewenangan penyidik kepolisian, tugas Bawaslu meneruskan persoalan ini ke polisi, masih ada juga peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota dan peraturan daerah yang masing-masing mengatur sanksi administratif dan pidana terkait protokol kesehatan,” sebutnya.

Masih menurut Antoni, yang paling penting adalah pencegahan, apa artinya penindakan kalau sudah menyebabkan banyak orang tertular dan meninggal. Jadi agar jangan sampai ada kerumunan yang punya kewenangan wajib membubarkan massa.

“Bagi perserta pemilu wajib dan  mingikuti  protokol kesehatan dan Regulasi yg berlaku diatas harus ditaati,” harapnya.

Diketahui, Pilkada serentak 9 Deaember nanti banyak diusulkan penundaan akibat meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia termasuk Sumsel. Di Bumi Sriwijaya sendiri, terdapat 7 Pilkada serentak nantinya. (Detik Sumsel)

About Redaksi NU Sumsel

Check Also

Cak Amir Pastikan Muktamar, Tanggal 17-19 Tidak Akan Tertunda

NU Sumsel Online – menjelang Muktamar PBNU yang akan digelar pada 17 Desember, Caketum PBNU …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *