Hernoe Roesprijadji S.IP, M.H, M.Si

Merajut Kembali Kerukunan Bangsa

Indonesia dalam potret sejarahnya memang ditakdirkan menjadi bangsa yang heterogen. Perbedaan suku, agama, ras, dan kebudayaan merupakan bentuk dari berbagai perbedaan yang dimaksud. Berbagai perbedaan yang ada tersebut menjadi hal yang lumrah karena posisi Indonesia yang membentang dari ujung timur hingga barat dan sebagai negara kepulauan, dan terdiri 13.466 pulau (data Badan Geospasial) dan 1.300 lebih suku bangsa. Namun demikian, perbedaan-perbedaan yang ada justru menjadi rahmat, karena heterogenitas itu pula bangsa Indonesia menjadi sangat kaya budaya dan adat istiadat, dan ini diakui oleh dunia.

Kekayaan Nusantara yang sedemikian luas tersebut tidak terlepas dari upaya dan kerja keras pendiri bangsa dalam rangka penyatuan nusantara dalam konsep berbangsa. Bahkan upaya tersebut telah dilakukan sejak abad 14 di masa kerajaan Majapahit. Kitab Sotasoma yang dikarang oleh Mpu Tantular memberikan jalan penuntun kerajaan Majapahit melalui bait dalam bahasa Sangsekerta yakni “Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa”. Kemudian nilai agung tersebut melahirkan konsep undang-undang yang disebut Nagara Kartagama yang dikarang Mpu Prapanca. Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi satu) menggambarkan adanya berbagaimacam agama, suku, ras, bahasa tetapi terikat pada komitmen persatuan atau satu ikatan kebersamaan. Hal tersebut juga mengilhami upaya penyatuan Nusantara yang kemudian dikenal sebagai “Sumpah Palapa”, yang digaungkan oleh Mahapatih Gajah Mada, yang diwujudkan dalam bentuk penyatuan kerajaan-kerajaan dipenjuru Nusantara dibawah imperium Majapahit yang kekuasaannya meliputi Nusantara hingga Malaya, kamboja, dan Thailand.

Pekerjaan Rumah

Dalam potret kekinian, tantangan merawat keberagaman mendapati persoalan serius. Persoalan ini timbul sebagai akibat pemilik kepentingan untuk memaksakan kehendakdan hegemoninya dengan berbagai kepentingan yang melatar belakanginya, baik itu politik, ekonomi, dan penyebaran ideologi. Nampaknya kita perlu melakukan identifikasi perihal berbagai persoalan tersebut. Pertama, Globalisasi menimbulkan situasi kurang kondusif bagi keberagaman sebagai akibat dibukanya keran kebebasan model Barat. Konflik politik-ideologis yang direduksi pada periode Orde Baru mulai bangkit kembali. Kaum Liberalis menyuarakan gagasan gagasan liberalisme dan bahkan neo-liberalisme dengan dalih demi perubahan sistem politik, ekonomi dan sosial agar paralel dengan globalisasi. Sebaliknya kaum fundamentalis agama menemukan ruang terbuka untuk memperjuangkan cita-cita politiknya baik melalui politik ataupun dalam aksi kekerasan (terorisme). 

Kedua, dampak dari globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia terhadap keberagaman adalah kesenjangan ekonomi yang makin tajam kemudian dibarengi dengan kemajuan teknologi informasi. Kesenjangan ini kemudian diproduksi secara terus menerus hingga terjadi benturan antara kelompok yang berhaluan kapitalisme – liberalismedengan kelompok yang menentangnya. Kelompok yang berseberangan dengan kepentingan kapitalisme – liberalisme ini kemudian berafiliasi dengan kepentingan politik internasional yang dilatarbelakangi oleh persamaan platform perjuangan melawan kapitalisme – liberalisme, sehingga gerakan penyebaran anti kapitalisme – liberalisme segera menemui titik tumpunya dan mengunakan simbol-simbol sosial (agama) sebagai alat perjuangannya.

Ketiga, politik populisme dalam berbagai Pilkada mendorong calon pemimpin daerah untuk memenangkan pertarungan dengan mengeksploitasi perbedaan agama, ras, dan asal-usul. Situasi tersebut mengakibatkan terjadinya konflik SARA diberbagai daerah yang mengganggu kemajemukan, seperti yang kita lihat dalam pertarungan Pilkada DKI lalu. Kerasnya benturan populisme mengakibatkan masyarakat terpolarisasi dan saling berhadap-hadapan. Perang urat saraf dalam bentuk propaganda, informasi palsu (hoax), upaya mengkotak-kotakkan masyarakat semakin sulit dibendung, menjadi senjata ampuh dalam berebut pengaruh.

Petarungan perebutan kepentingan tidak hanya pada tataran opini saja, kelompok-kelompok yang berhaluan liberalis mencoba mempengaruhi berbagai kebijakan (UU), melakukan agitasi media untuk menyebarkan pengaruh budaya hedonis, bahkan tidak jarang melakukan kampanye terbuka atas ideologi dan gaya hidup yang mereka anut, dan berlindung dalam kebebasan HAM. Berbeda dengan kelompok liberal, kelompok radikal justru dalam rangka menyebarkan pengaruhnya berusaha menyeret agama dalam ranah politik, bahkan tidak jarang melakukan teror dalam bentuk propaganda dan aksi terorisme, dengan dalih Pemerintah yang menerapkan demokrasi adalah pemerintah toghut yang layak diperangi.

Pacasila Jalan Tengah

Konsep yang ada dalam Pancasila sesungguhnya telah final dan tidak perlu diperdebatkan kembali, baik dalam kontek sejarahnya, maupun aplikasi pelaksanaannya. Dari mulai sila pertama hingga sila ke lima, adalah gambaran utuh dari cita-cita pendirian bangsa, sekaligus menjadi kompas arah perjalanan bangsa Indonesia. Berbagai perbedaan yang ada telah dijembatani dan merupakan perpaduan antara nilai agama khususnya Islam, nilai budaya Nusantara, dan nilai-nilai modern yang berasal dari Barat. Seperti kita ketahui bersama, Pancasila terdiri dari lima Sila dan setiap sila mengandung substansi nilai dasar yang saling berhubungan satu sama lain. Kelihatannya sangat sederhana terdiri dari lima kalimat. Tetapi jangan lupa bersamaan dengan pembahasan sila-sila dalam Pancasila, dibahas pula secara paralel pembukaan UUD 1945, batang tubuh dan bahkan penjelasan  UUD 1945. 

Pancasila sesungguhnya adalah nilai-nilai yang berlaku didalam “ruang publik”, tempat beragam golongan dan aliran saling berhubungan dan berinteraksi. Ruang publik harus selalu  dijaga demi keberlangsungan eksistensi masing-masing. Ada semacam rasa saling ketergantungan satu sama lain akan pentingnya kehadiran ruang publik yang nyaman dan dapat diterima semua kalangan.

Dalam upaya merajut kembali keberagaman yang kita miliki, tentu hal yang paling pokok adalah kesepahaman. Kesepahaman yang dimaksud disini adalah mendahulukan kepentingan bangsa diatas kepentingan golongan, baik dalam konteks ideologi maupun kepentingan politik. Kemudian, jika kesepahaman atas cita-cita membangun bangsa telah tercapai, maka pengamalan nilai-nilai Pancasila harus diaplikasikan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila hendaknya tidak berhenti sebagai simbol negara, namun harus menjadi nilai yang mengilhami tata kelola kenegaraan (perundang-undangan) dan sebagai pandangan hidup (Weltaschauung). 

Dengan demikian, kita sebagai bagian entitas bangsa, harus memiliki peran kongkrit dalam mewujudkan kebersamaan demi sebuah kepentingan besar yakni bangsa Indonesia. Keberlanjutan masa depan bangsa ini tergantung dari upaya kita sebagai warga bangsa untuk saling menyadari bahwa kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan. Hendaknya segala bentuk kepentingan pribadi dan kelompok baiksecara ekonomi, politik, sosial (agama) dikesampingkan dalam kontek berkebangsaan. Bahkan, agama sebagai sebuah nilai, semestinya menjadi  penyokong utama tegaknya Pancasila, sekaligus upaya merajut cita-cita kebangsaan, bukan sebaliknya justru menjadi alat pemecah belah dan pembeda. Bukankah negara ini didirikan dari cita-cita agama yang mengupayakan tegaknya nilai rahmatan lil alamin? Dirgahayu Republik Indonesia ke 72.

Penulis: Hernoe Roesprijadji S.IP, M.H, M.Si | Bendahara Umum PWNU Sumsel

About Redaksi NU Sumsel

Check Also

Perda Pesantren Jadi Rekognisi Sekaligus Apresiasi

NU Online Sumsel – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyetujuiPerda inisiatif DPRD Sumsel tentang Dukungan danFasilitasi Penyelenggaraan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *