Perda Pesantren Jadi Rekognisi Sekaligus Apresiasi

NU Online Sumsel – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyetujuiPerda inisiatif DPRD Sumsel tentang Dukungan danFasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Senin 8 Februari lalu. Pengesahan Perda ini mencatat Sumsel menjadi Provinsikedua yang mengesahkan Perda setelah Jawa Barat, danpertama di pulau Sumatera.

Bagi kalangan pesantren, tentunya Perda ini disambut dengansyukur tak terhingga, saking senangnya kalangan pesantrenmenyebut Perda yang dinanti dan diperjuangkan selama inisebagai kado terindah dari pemerintah daerah. Bahkan PegurusWilayah RMI NU (Assosiasi Pesantren NU) menyambut Perdaini dengan rencanan tasyakuran potong kambing, ekspresisyukur dan senang. Tidak itu saja, beberapa pimpinan pondokpesantrenpun ramai mengucapkan terimakasih di media sosial, khusus mendesign banner terimakasih dengan memasang fotogubernur Sumsel, H Herman Deru dan ketua DPRD Sumsel, HjRA Anita Noeringhati. Intinya, kalangan pesantren senang, danekspresinya diungkapkan beragam.

Rokognisi Sekaligus Apresiasi

Rasa senang yang diekpresikan oleh kalangan pesantren, tidaklah berlebihan. Bahkan ini sudah seharusnya diberikan olehpemerintah. Sebab, kontribusi pesantren sangat berperan untukbangsa dan Negara ini. Sebagai lembaga pendidikan, pesantrenmengisi perjuangan negeri dengan mencerdaskan generasi anakbangsa, jauh sebelum kemerdekaan. Para kiayi dan santripunyang berasal dari unsur pesantren berjuang dalammemperebutkan kemerdekaan ini.

Peristiwa monumental pada 22 Oktober 1945, menjadi contohnyata. Ketika Haddratussyekh KH Hasyim Asy’arimengeluarkan fatwa Resolusi Jihad dan membakar semangatsantri untuk berperang melawan agresi Belanda denganmemboncengi pasukan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) yang berujung pada perang besar 10 November 1945 dibawah komando bung Tomo.

Ironisnya, peran pesantren yang sangat vital dalammemperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan negeri ini, minim rekognisi (pengakuan) dari pemerintah. Setelah sekianlama, setelah 74 tahun Indonesia merdeka, barulah pengakuanini terlihat nyata dengan disahkannya Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang pesantren. Kemudian ditindaklanjutimemalui Perda Dukungan dan Fassilitasi Pasantren di Sumsel.Jika merujuk pada peran dan kontribusi Pesantren memangsudah selayaknya pesantren mendapatkan apresaisi denganpengakuan ini.

Afirmasi Fungsi Pesantren

Perda Dukungan dan Fasilitasi Penyelenggaran Pesantren inidiharapkan tidak hanya sekedar prodak hukum yang disahkansaja. Tapi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan danperaturan perundang-udangan. Meskipun masih menungguuntuk fasilitasi ke Kemendagri, tetapi pemeritah Provinsi harussudah mengambil langkah kedepan menyiapkan aturanpelaksana sekaligus dukungan anggaran.

Secara sederhana, mencermati muatan Perda, dukungan danfasilitasi yang diberikan pemerintah untuk mengafirmasi(menguatkan) fungsi pesantren. Dimana, Pesantren memilikitiga fungsi sebagaimana dimuat dalam UU, yakni fungsipendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Pertama, Fungsi pendidikan bawah Pesantrenmenyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren. Fungsi Pendidikan Pesantren bertujuan untuk membentuk Santriyang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampumenghadapi perkembangan zaman.  

Kedua, Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untukmewujudkan Islam rahmatan lilalamin.

Ketiga, Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaanmasyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraanPesantren dan masyarakat.

Dalam mewujudkan ketiga fungsi pesantren tersebut, maka adatanggung jawab pemerintah daerah baik Provinsi, maupunkabupaten/kota dalam memberikan dukungan dan fasilitasisesuai dengan kewenangannya, dan tentu juga memperhatikankemampuan keuangan daerah. Jika merujuk UU Pesantren, dukungan dan fassilitasi ini sekurang-kurangnya meliputi, bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, bantuanteknologi; dan/atau, pelatihan keterampilan. (Pasal 46).

Kita berharap, bahwa Perda ini dapat menjadi dasar hukum bagipemerintah Provinsi untuk lebih serius dalam memberikanbantuan kepada Pesantren. Jika selama ini memberikanbantuannya melalui dana hibah dengan dasar hukumnyaPermendagri, maka sekarang tentunya akan lebih kuat lagimelalui Perda. Sudah seharusnya, pemerintah hadir dalammemberikan dukungan dan fassilitasi kepada Pesantren, toh iniakan menjadi amal jariyah bagi siapa saja yang terlibat di dalampengesahan dan pelaksanaannya nanti. Sebagai pengelolahpesantren, kami sangat senang lahirnya Perda ini. Terimkasihkami ucapkan.

*Penulis: H. Hendri Zainuddin, S.Ag.,SH Ketua Yayasan Ponpes Raudhatul Qur’an Payaraman Ogan Ilir.

About Redaksi NU Sumsel

Check Also

Islam Kita, Islam Nusantara

NU Sumsel Online – Saat membaca postingan Dr. Rumadi Ahmad, 6 Februari lalu yang muncul di berada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *