Senja Nasril, SH

Lingkaran Setan, Kekuasaan, Hukum, dan Politik

Kekuasaan dan hukum mempunyai arti penting untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Karena kekuasaan merupakan instrumen pembentukan hukum (law making) dan juga instrumen penegakan hukum (law enforcement) di IndonesiaPembentukan hukum, khususnya undang-undang, dilakukan dan dirancang oleh lembaga legislatif dimana elit-elit politik dengan dalihnya bahwa hukum atau undang-undang yang dibentuk untuk kepentingan-kepentingan kelompok masyarakat agar teratur dan berpihak kepada masyarakat agar dapat diterima semua pihak.

Melalui kekuasaan penegakan hukum merupakan upaya untuk mendorong masyarakat dan lembaga yang berbadan hukum untuk mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku (upaya preventif) dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat (upaya represif). Mengenai hal ini Van Apeldorn mengemukakan bahwa hukum adalah kekuasaan, ini tidak berarti bahwa hukum hanya kekuasaan belaka. Hukum adalah kekuasaan, namun kekuasaan tidak selamanya hukum. Meskipun hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kekuasaan, akan tetapi hukum tidak sama dengan kekuasaan. Artinya, hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang terpisah, tapi ada hubungan yang erat di antara keduanya. Hukum juga mempunyai arti penting bagi kekuasaan karena hukum dapat berperan sebagai sarana legalisasi bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. Kekuasaan dalam lingkup kebijakan publik, khususnya kebijakanhukum menetapkan batasan-batasan tindakan bagi seseorang atau sekelompok orang berkaitan dengan yang dilarang maupun yang dianjurkan, dan disertai dengan sanksi hukum tertentu. Hal ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya ketertiban dan ketentraman bagi hubungan sosial kemasyarakatan.

Adapun teori kedaulatan hukum, menilai kekuasaan tertinggi adalah hukum yaitu, dimana pemerintah mendapatkan kekuasaan dari hukum yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis dan bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Hukum bertindak sebagai panglima dalam kehidupan bernegara, sehingga hukum harus ditegakan serta penyelenggaraan negara harus dibatasi oleh hukum yang berlaku. Negara yang menganut teori kedaulatan ini adalah Indonesia dan Swiss. Teori ini pun didukung oleh Hugo de Groot, Krabbe, Immanuel Kant dan Leon Duguit.

Kekuasaan tertinggi adalah hukum berkaitan dengan kekuasaan negara, yaitu kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang meliputi bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Teori kedaulatan hukum ini sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia karena yang terjadi saat ini kedaulatan berada ditangan elit politik. Sudah seharusnya teori kedaulatan hukum ini harus diganti dengan teori kedaulatan hukum berada di politik, dimana kekuasaan penuh berada di elit-elit politik sehingga yang terjadi adalah kekuasaan berada pada politik bukan hukum. Dengan begitu lingkaran setan berputar terus menerus, Hukum adalah kekuasaan tertinggi, tetapi hukum dibuat oleh lembaga legislatif yang dimana notabanenya adalah para politikus, secara tidak langsung kekuasaan berada ditangan politik dengan perpanjangan tangan melalui hukum.

Akibatnya hukum yang ada di Indonesia ini, sering kali dijadikan alat politik untuk mengatur kekuasaan, dengan kata lain adanya supermasi kekuasaan terhadap hukum, hukum dibuat atas pesanan para petinggi partai untuk memuluskan semua kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan mereka. Saat ini kekuasaan dalam perspektif hukum masih terbatas sehingga konsep-konsep kekuasaan di dalam ilmu hukum tidak begitu berkembang. Sehingga masyarakat awam hanya berpikir aspek tentang hukum, yaitu hukum dipandang sebagai kaidah-kaidah yang menjadi pedoman dan aturan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi kepada orang yang melanggarnya demi teciptanya masyarakat yang tertib.

Teori kedaulatan hukum berada di politik, merupakan teori yang real dan benar terjadinya di Indonesia contohnya seperti saat ini Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dicurigai pesanan para pengusaha. Pasalnya, RUU Cipta Kerja itu dinilai lebih menguntungkan kepentingan pengusaha. Menurut Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura di Kantor KODE Inisiatif, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2020) dalam sindonews.com “Dikatakan pesanan mungkin iya, pesanan dari siapa? Terbuka aja kita siapa yang menyusunnya ya kita bisa lihat. Lebih banyak ke kepentingan pengusaha, makanya kemudian ya sektornya pun juga lucu kan, sehingga berbeda-beda lah keterangannya dengan Kementerian Polhukam. Dari hal tersebut diatas sangat terlihat bahwa politiklah yang mengatur perundang-undangan sehingga dapat megendalikan dan mengontrol kekuasaan.

Penulis : Senja Nasril, SH | Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya | Ketua Lakpesdam NU Sumatera Selatan | Ketua LBH PW IKA PMII Sumsel

Berita Lainnya :   Cak amir Terkejut Deru Pindah Partai

About Redaksi NU Sumsel

Check Also

Cak Amir Doakan Kombes Pol. Ucu Kuspriyadi Ultah ke 48

NU Sumsel Online – Ketua PWNU Sumsel KH. Amiruddin Nahrawi mengucapkan Selamat Ulang tahun kepada Karo …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *