Hernoe Roesprijadji S.IP, M.H, M.Si

Cobaan Berkebangsaan

Cobaan Kebangsaan

Tentu kita setuju bahwa Pancasila dan Kebhinekaan adalah pilar bangsa. Dikatakan pilar karena Pancasila merupakan pandangan hidup (weltanschauung) bangsa dan Bhineka Tunggal Ika adalah sebuah filosofis pemersatu kebangsaan. Kedua hal itu menjadi modal dasar berkehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ditengah-tengah keragaman yang kita miliki sebagai sebuah bangsa yang besar, kondisi ini memang tidak akan bisa memuaskan kepentingan semua pihak, baik dari sudut pandang keyakinan, kebudayaan, adat, situasi geografis, maupun ideologi pemikiran yang memang memiliki karakteristik yang beragam, dan itu membutuhkan kearifan kita dengan meletakkan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Kemunculan berbagai faham dan ideologi saat ini, serta ancaman disintegrasi bangsa adalah hal yang tidak bisa dianggap remeh. Kita adalah saksi proses transformasi demokratisasi di negeri ini, yang ditandai turunnya Soeharto dari kekuasaan selama 32 saat reformasi 1998 yang kita anggap sebagai rezim total otoritarian. Jika pada saat orde baru diperalat, kini disaat orde reformasi Pancasila dipertanyakan keabsahannya sebagai sebuah pandangan hidup. Era reformasi telah membuka kran kebebasan demokrasi, bukan hanya menciptakan kebebasan dalam mengungkapkan pendapat, namun disertai juga kebebasan mengembangkan ideologi tertentu, dan disinilah ancaman itu dimulai.

Sumbu Pendek Demokrasi

Transisi demokrasi telah melahirkan liberalisasi politik, tentu ini adalah lumrah, disaat setelah sekian lama bangsa di kekang oleh rezim yang otoriter selama 32 tahun. Namun liberalisasi yang kita lakukan cenderung liar tanpa arah yang jelas, dan cenderung menjadi ancaman dikemudian hari. Benar saja, pasca reformasi berbagai format kebijakan dan konstitusi selalu berubah-ubah mencari jalannya, setiap pergantian kepemimpinan selalu terjadi perubahan kebijakan, dan tentu hal ini menghambat proses pembangunan itu sendiri. Belum lagi ditambah kegaduhan politik yang terus mencari celah euforianya. Korupsi semakin menjamur disana-sini, perang ideologi semakin terbuka, dan disintegrasi bangsa menjadi ancaman di depan mata.

Pancasila yang dulu kita anggap sebagai sebuah visi kebangsaan, nampaknya tetap berada dimenara suar.Keberadaannya hanya terlihat diketinggian namun tidak mampu hadir ditengah-tengah masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat menjadi soal, dimana kekayaan hanya berada pada segelintir orang dan jurang berbedaan semakin mengagah, belum lagi kita saksikan hampir setiap hari kita melihat para pemimpin dan politisi terseret pada persoalan yang sama yakni korupsi, nepotisme, dan kolusi.

Demokrasi hanya diartikan sebagai upaya berebut kuasa dan kekuasaan, inilah sumbu pendek yang di maksud. Para aktor politik belum mampu menterjemahkan tujuan politik, yakni mencapai kesejahteraan bangsa, justru mereka memperalat sumberdaya guna melanggengkan kekuasaan dan memperkaya diri sendiri dan golongannya. Harapan akan adanya upaya menata kehidupan berbangsa memang harus senantiasa kita dengungkan, walau bagaimanapun keadaannya memang masih jauh panggang dari api. Instrumen utama demokrasi yakni penegakan hukum, perlindungan hak asasi, menciptakan bangsa yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme harus senantiasa kita pegang teguh. Demokrasi juga harus mampu membentengi kebangsaan kita dari upaya-upaya masuknya ideologi yang dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Ancaman Liberalisme vs Fundamentalisme

Kebebasan demokrasi telah melahirkan banyak persoalan baru, persoalan yang mengemuka saat ini adalah pertarungan ideologi. Liberalisme, konservatif, sosialisme, telah menemui momentum kebangkitannya. Bersamaan dengan kebebasan dalam berpendepatan dan berserikat, serta berideologi, ternyata ini memantik persoalan baru. Perang gaya baru telah dimulai, yakni pertarungan ideologi. Dalam setiap sekempatan dan momentumnya, kita selalu mendapati mereka sedang berebut pengaruh. Menjamurnya NGO-NGO (LSM), gerakan-gerakan baik yang didanai secara langsung dari luar negeri, maupun secara swadaya sendiri menjadi penandanya. Kampanye-kampanye yang mereka lakukan pun bergerak secara masif melalui berbagai media baik televisi, media cetak, internet, media sosial, dan lain sebagainya.

Berkembangnya aliran-aliran baru dalam bentuk neo fundamentalisme dan liberalisme nyata-nyata menjadi dilema kebebasan dialam demokrasi kita. Kebebasan dalam berdemokrasi nampaknya tidak luput dari perhatian para pengusung ideologi-idelogi baik fundamentalisme maupun liberalisme. Bukti nyatanya adalah adanya upaya menajdikan indonesia sebagai medan pertempuran baru guna berebut pengaruhnya.

Fundamentalisme agama telah menemukan momentumnya, merebaknya kasus terorisme dan upaya radikalisasi agama terus menerus didorong oleh pihak-pihak tertentu. Hal itu terbukti menjamurnya organisasi-organisasi radikal seperti Al Jamaah Al Islamiyah, Jamaah Ansaarut Tauhid, Jamaah Tauhid Wal Jihad, Majelis Mujahidin, yang sebagian besar adalah kepanjangan tangan dari ISIS dan Al Qaeda, dan sebagian lainnya melakukan kegiatan politik secara terselubung. Tujuan dan upaya mereka tidak lain adalah berkepentingan merubah dasar negara Pancasila menjadi sistem politik yang mereka percayai sebagai jalan terbaik yakni Khilafah.

Pada sisi bersebrangan, upaya liberalisasi yang terjadi pada waktu yang bersamaan juga turut ambil bagian memanfaatkan momentum kebebasan dalam berdemokrasi. Meski tujuan mereka tidak berupaya mengganti dasar negara, namun sebagaimana dinegara-negara berkembang lainnya, agenda yang mereka usung adalah liberalisasi politik, privatisasi ekonomi danliberalisasi kehidupan beragama. Tentu upaya-upaya liberalisasi ini sama berbahayanya dengan agenda kaum fundamentalisme yang bertentangan dengan Pancasila. Liberalisasi ekonomi, politik dan beragama memiliki kecenderungan memisahkan kepentingan negara dengan rakyatnya, dan fungsi negara hanya sebagai penjaga malam, sebagaimana ungkapan emanuel kant (filsuf abad 18). Tentu hal ini bertentangan dengan pandangan hidup berbangsa dan bernegara yang kita miliki. Selain memiliki fungsi menjaga konstitusional cita-cita bangsa dan penegakan hukum, negara juga berkewajiban memberikan fasilitas pelaksanaan aktivitas individual (beragama dan berkebudayaan) serta memastikan kesejahteraan rakyatnya.

Cobaan yang dilalui bangsa ini memang tidak mudah. Dalam usia kemerdekaan yang baru berusia 71 tahun bukan barometer titik awal kehidupan berkebangsaan kita. Jalan panjang metamorfosa bangsa indonesia, mulai dari jaman Sriwijaya, Majapahit, kesultanan, hingga kemerdekaan NKRI adalah babak perjalanan yang tidak bisa dipisahkan. Bersatunya Nusantara adalah babak panjang kehidupan berbangsa kita, dan falsafah Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat kita, sehingga sulit kiranya kita tercerai berai hanya karena kepentingan dan dorongan ideologi yang tidak datangnya dari luar yang jelas-jelas tidak sesuai dengan kultur masyarakat kita. Tugas kita selanjutnya, sebagai elemen bangsa dari manapun unsurnya adalah menjaga dan membentengi masyarakat kita dengan kearifan yang kita miliki, maka niscaya bangsa ini akan dapat dicerai berai, terkecuali dari kita sendiri yang menginginkan itu.

Berita Lainnya :   Islam Kita, Islam Nusantara

Penulis: Hernoe Roesprijadji S.IP, M.H, M.Si | Bendahara Umum PWNU Sumsel

About Redaksi NU Sumsel

Check Also

Perda Pesantren Jadi Rekognisi Sekaligus Apresiasi

NU Online Sumsel – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyetujuiPerda inisiatif DPRD Sumsel tentang Dukungan danFasilitasi Penyelenggaraan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *